JURNALMALUKU – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Anos Yeremias, meminta agar keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Galunggung dan Pohon Pule di Kota Ambon ditinjau kembali karena dinilai menjadi penyebab kemacetan.
Permintaan tersebut disampaikan Yeremias saat rapat bersama PT Pertamina dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa dirinya secara langsung mengusulkan evaluasi terhadap dua SPBU tersebut.
“Memang saya yang minta untuk ditinjau kembali,” ujar Yeremias kepada awak media, Kamis (2/4/2026).
Kemacetan kerap terjadi di ruas jalan sekitar SPBU Pohon Pule dan Galunggung. Kedua lokasi ini berada di kawasan padat penduduk serta di titik pertigaan jalan yang dinilai tidak strategis untuk aktivitas pengisian bahan bakar.
Menurut Yeremias, kondisi ini diduga akibat perencanaan awal yang kurang matang, khususnya dalam studi kelayakan pembangunan SPBU.
Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, ia menilai studi kelayakan seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan dalam jangka panjang.
“Pertambahan penduduk terus terjadi dari waktu ke waktu, dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Yeremias mengakui bahwa kondisi di SPBU Pohon Pule relatif lebih terkendali karena adanya pengaturan dari petugas di lapangan.
“Pertamax, Pertalite, dan Bio Solar diatur terpisah, seperti di SPBU Passo yang juga dijaga oleh petugas keamanan,” terangnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di SPBU Galunggung yang dinilai memiliki keterbatasan lahan dan pengaturan, sehingga berpotensi memicu kemacetan lebih parah di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan matang, kemacetan akan semakin parah seiring bertambahnya jumlah kendaraan.
“Kalau kendaraan terus bertambah dalam lima tahun ke depan, ini akan menjadi masalah besar dengan kemacetan yang luar biasa,” tegasnya.
Yeremias juga menyoroti kondisi geografis Kota Ambon yang memiliki keterbatasan ruas jalan. Ia menyebut jalur menuju Kebun Cengkeh dan kawasan UIN AM Sangadji hanya dilayani satu ruas utama, dengan alternatif jalur Karang Panjang yang sempit.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pembangunan SPBU ke depan diarahkan ke kawasan Poka yang dinilai lebih strategis dan minim potensi kemacetan.
Ia pun meminta agar instansi pemberi izin lebih selektif dalam menentukan lokasi pembangunan SPBU.
“Semua aspek harus dipertimbangkan secara ketat sesuai aturan, agar ke depan tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (JM–AL).


