JURNALMALUKU – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga berdampak pada keuangan negara maupun daerah.
Langkah hukum tersebut dilakukan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon dengan menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon pada Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, penyampaian laporan pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara maupun daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” demikian penegasan dalam keterangan pers tersebut.
Adapun terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan Pemkot Ambon dalam laporan pengaduan tersebut.
Pertama, dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang tidak sah. Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara maupun daerah yang berkaitan dengan penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan serta besaran kerugian dimaksud masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Ketiga, menyangkut status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak tersebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Hendrik menjelaskan, hingga saat ini Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses tindak lanjut sesuai mekanisme dan prosedur kepolisian.
Tahapan tersebut mencakup kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) serta penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dengan demikian, Pemkot Ambon menegaskan bahwa tahapan yang telah dilakukan saat ini baru sebatas penyampaian surat laporan pengaduan. Sementara itu, penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian.
Pemerintah Kota Ambon juga menyatakan menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani setiap laporan yang disampaikan.
Seluruh dugaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemkot Ambon turut menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Di akhir keterangan pers, Pemkot Ambon mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Pemerintah menilai bahwa ketegasan dalam menegakkan hukum harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang.
Bagi Pemkot Ambon, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan merupakan bagian penting dalam memastikan kepastian pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi,” demikian disampaikan dalam keterangan pers tersebut. (JM–AL).