JURNALMALUKU – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akhirnya mengungkap hasil audit khusus terhadap dugaan peredaran Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong yang menyeret sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga pendidik di lingkungan pemerintah setempat.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam keterangan pers di Ambon, Senin (9/11/2026), membeberkan secara terbuka hasil pemeriksaan Inspektorat, mulai dari awal munculnya kasus, modus operandi, pihak-pihak yang teridentifikasi terlibat, hingga langkah penyelesaian yang akan ditempuh pemerintah daerah.
Bodewin menjelaskan, laporan hasil audit tersebut telah diterimanya pada Jumat, 6 November 2026. Pemeriksaan dilakukan selama 15–19 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober 2026.
Dari hasil pemeriksaan itu, ditemukan bahwa sebanyak 45 ASN yang tersebar pada 20 satuan pendidikan menerima SK kenaikan pangkat yang tidak sah karena diproses di luar mekanisme resmi dan tidak memiliki pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Advertisement -
Berdasarkan penelusuran Inspektorat, praktik tersebut bermula pada 7 November 2025. Saat itu, pihak luar berinisial G mulai menjalin komunikasi dengan pihak sekolah melalui perantara berinisial R.
Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, G mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan diri sebagai pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sekaligus membantu para guru dalam penyusunan sasaran kinerja.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima dokumen SK yang belakangan diketahui palsu. Dokumen tersebut turut memuat penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual.
Keberadaan dokumen itu kemudian menimbulkan kecurigaan BKN setelah ditemukan tanda tangan yang tidak asli.
Pada 4 Juni 2026, operator berinisial J bahkan sempat memblokir kontak G. Namun, tindakan tersebut tidak menghentikan peredaran dokumen bermasalah tersebut.
Dalam periode Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN mulai menerima SK dimaksud. Persoalan kemudian berkembang ketika pada Juli hingga Oktober 2026 muncul laporan mengenai ketidaksesuaian pembayaran gaji.
Kasus ini semakin jelas setelah pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV menyampaikan bahwa pertimbangan teknis untuk kenaikan pangkat tersebut tidak pernah diterbitkan.
Temuan itu kemudian menjadi dasar dilaksanakannya audit resmi oleh Inspektorat Pemkot Ambon mulai 19 Oktober 2026.
Dalam hasil audit, Inspektorat mengungkap sejumlah cara yang digunakan untuk meyakinkan para guru agar mengikuti proses kenaikan pangkat melalui jalur tidak resmi.
G, yang berstatus non-ASN dan merupakan istri seorang ASN di BKPSDM, diduga membangun kesan seolah-olah memiliki kewenangan dengan mendatangi sekolah-sekolah menggunakan seragam Korpri.
Tidak hanya itu, G juga membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi.
Untuk menjalankan aksinya, G meminta para guru menyerahkan username, password, hingga kode MyASN. Setelah dokumen SK bermasalah diterima, para guru kemudian diarahkan membawanya kepada bendahara untuk dilakukan penyesuaian gaji.
Proses tersebut akhirnya berdampak pada munculnya kelebihan pembayaran yang menjadi kerugian keuangan daerah.
Dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat juga mengidentifikasi sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda dalam rangkaian kasus ini.
G, yang merupakan non-ASN sekaligus istri ASN BKPSDM, diduga berperan sebagai pelaku utama. Perannya meliputi menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah.
Sementara itu, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator siASN BKPSDM, diketahui berperan menerima dan mengumpulkan berkas dari G serta memberikan bimbingan terkait penetapan angka kredit. Meski demikian, berdasarkan pemeriksaan, JM tidak membuat SK palsu. Keterlibatannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur.
Pihak berikutnya adalah LR, ASN BKPSDM, yang berperan menghubungkan GOKS dengan JM maupun para guru, serta menyuruh pembuatan penetapan angka kredit konvensional. Keterlibatannya diduga sebagai pihak yang turut serta.
Selain itu, terdapat 45 ASN yang berasal dari 20 sekolah. Mereka diposisikan sebagai korban dalam praktik tersebut, tetapi juga dinilai melakukan kesalahan karena mengurus kenaikan pangkat melalui jalur di luar mekanisme resmi Pemkot Ambon dan BKPSDM.
Hasil audit Inspektorat memastikan bahwa SK yang diterima 45 ASN tersebut tidak memiliki dasar administrasi yang sah.
Dokumen-dokumen itu tidak dilengkapi pertek BKN, tidak sesuai dengan sistem siASN, serta diproses di luar prosedur kepegawaian yang berlaku sehingga berujung pada penerbitan SK palsu.
Dari praktik tersebut, total uang yang diserahkan oleh 45 ASN mencapai Rp74,7 juta.
Sementara itu, dampak terhadap keuangan daerah berupa kelebihan pembayaran gaji akibat penyesuaian berdasarkan SK tidak sah tersebut tercatat sebesar Rp24,6 juta. Pembayaran itu diketahui baru berlangsung selama dua hingga tiga bulan.
Menyikapi hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota Ambon untuk segera ditindaklanjuti.
Rekomendasi tersebut mencakup pembenahan sistem pengendalian kenaikan pangkat, peningkatan keamanan akun siASN, serta sosialisasi secara masif mengenai prosedur administrasi kepegawaian yang resmi kepada seluruh ASN.
Selain itu, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen dan SK yang menjadi objek pemeriksaan, termasuk penghitungan kembali secara cermat terhadap kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta untuk selanjutnya dilakukan pemulihan.
Inspektorat juga merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepegawaian kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tidak berhenti pada penindakan administratif, kasus ini juga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat hasil pemeriksaan menemukan adanya indikasi tindak pidana.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bodewin menyatakan telah memerintahkan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon agar menyerahkan seluruh barang bukti, baik SK asli maupun SK palsu, kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Wali Kota berharap, terbongkarnya kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemkot Ambon, terutama tenaga pendidik, agar lebih berhati-hati dalam mengurus administrasi kepegawaian dan tidak mudah mempercayai pihak yang menawarkan kemudahan melalui jalur di luar ketentuan.
“Saya berharap pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Ambon, khususnya para tenaga pendidik, untuk senantiasa menempuh jalur administratif yang sah dan transparan,” harap Bodewin.
Dengan terungkapnya hasil audit tersebut, Pemkot Ambon diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus memastikan seluruh proses administrasi kepegawaian berjalan sesuai aturan dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (JM–AL).