JURNALMALUKU – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Sosial Kota Ambon menggelar Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat efektivitas pelayanan sosial sekaligus mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Kota Ambon.
Kegiatan yang berlangsung di Kamari Hotel, Senin (22/6/2026), dibuka oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Dinas Sosial, tenaga pendamping sosial, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, setiap program yang telah direncanakan dan dilaksanakan harus dievaluasi secara berkala guna memastikan capaian yang diperoleh sejalan dengan tujuan organisasi.
“Dinas Sosial telah melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan selama lima bulan berjalan di tahun 2026. Karena itu, evaluasi menjadi langkah penting untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai,” kata Wattimena.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah, terutama melalui tiga bidang utama, yakni Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ketiga bidang tersebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur capaian program, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
Wattimena juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak harus bekerja secara terintegrasi dan meninggalkan ego sektoral yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan sosial.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat bantuan sosial. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor utama agar berbagai program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Sebagai bentuk pembenahan sistem, Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mendorong penerapan digitalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Melalui sistem digital, proses verifikasi penerima bantuan akan lebih objektif sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial, serta anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang selama ini aktif membantu masyarakat, baik dalam pelayanan sosial maupun penanganan berbagai situasi darurat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon, Imelda Tahalele, mengatakan kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan mengukur capaian target program, menilai efektivitas pelayanan kepada masyarakat, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan, serta mengevaluasi kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial.
“Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” jelas Tahalele.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, pegawai PPPK Dinas Sosial, Koordinator PKH dari lima kecamatan, pendamping rehabilitasi sosial, serta anggota Tagana Kota Ambon.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh sejumlah narasumber dan sesi diskusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Ambon.
(JM–AL).