JURNALMALUKU-Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach menghadiri Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang berpusat di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (26/4/2024).
Noach menjelaskan, Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku.
Maka, kata Noach, sesuai undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1923/SJ maka bukan hanya MBD tapi semua Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku diminta hadir menyaksikan acara pelantikan dimaksud.
Acara tersebut, dihadiri juga oleh Gubernur Maluku Periode 2019-2024 Murad Ismail dan Ketua TP PKK Periode 2019-2024 Widya Pratiwi Murad, Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lingkungan Kemendagri BNPP, Forkopimda Provinsi Maluku, para Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, pelantikan Penjabat Gubernur Maluku ini dilakukan setelah melalui proses penilaian yang panjang. Semua calon Penjabat Gubernur termasuk usulan yang ada, dibahas satu per satu yang selanjutnya disampaikan ke Mendagri dan dilaporkan serta berdiskusi dengan Presiden, karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa untuk Penunjukan Penjabat Gubernur adalah kewenangan Presiden, sementara Bupati Walikotak kewenangan Mendagri.
Ia juga mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan acara ini, Sadali resmi menjadi Penjabat Gubernur Maluku untuk mengisi kekosongan dengan berakhirnya masa jabatan Murad Ismail pada 24 april 2024 yang lalu, yang langsung di ganti PLH, dan sesuai aturan, pelantikan hari ini dilaksanakan, sehingga Sadali memiliki kewenangan yang sama dengan tugas Gubernur definitif yang dipilih oleh rakyat, kecuali 4 hal, dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dimana salah satunya tidak boleh melakukan mutasi jabatan, apalagi menjelang pilkada 6 bulan sebelum pendaftaran, kecuali atas ijin Mendagri.
Jadi, dirinya mengatakan mutasi itu tidak boleh dilakukan oleh Penjabat Gubernur maupun Gubernur Definitif, 6 bulan sebelum pendaftaran kecuali atas ijin Mendagri, dan Mendagri pasti akan sangat selektif agar tidak terjadi banyak gejolak.
“Saya kira dinamika politik di Maluku tidak ringan, oleh karena itu saya minta betul di Maluku lakukan langkah-langkah proaktif, kerjasama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait di tengah situasi sekarang masa sengketa legislatif, setelah itu akan menghadapi agenda yang sangat penting yaitu pilkada, yang serempak seluruh Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia,”ungkap Mendagri.
Dirinya meminta Penjabat Gubernur dapat segera merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai komitmen untuk membiayai pilkada.
“Dalam konteks pilkada ini, penjabat sebagai birokrat non partai tolong mengambil posisi netral biarkan bertanding secara sehat,”tegasnya.
Tugas-tugas lain yang menjadi atensi, ungkap Mendagri seperti inflasi, yang terakhir angkanya sangat baik di bawah nasional dan ini adalah kerja baik dari gubernur dan semua pihak, termasuk bupati/walikota.
“Saya minta prestasi yang dibuat oleh Pak Murad dan jajaran dapat dipertahankan,”pintanya.
Selain itu juga ia meminta, masalah stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan dan kesehatan juga menjadi atensi utama.
“Maluku punya sumber daya alam yang luar biasa, maka saya mohon dengan hormat karena kemiskinan ekstrem dan stunting masih cukup tinggi meskipun sudah berkurang fokuslah pada bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga anak-anak generasi muda Maluku tidak menjadi penonton di kampung sendiri,”tegasnya.
Dirinya berharap Sadali, dapat membangun hubungan yang baik dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, bupati/walikota dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi dan semangat bagi semua yang ada di Maluku, saya doakan situasi Maluku dapat dijaga sama-sama, baik stabilitas keamanan dan selama pilkada juga image yang identik dengan adanya konflik sosial dapat dihapuskan dengan adanya pilkada yang damai dan sejuk,”tutupnya.(JM).
