JURNALMALUKU – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Penegasan itu disampaikan Watubun dalam sambutannya, saat DPRD Provinsi Maluku menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, di ruang rapat paripurna, Senin (25/5/2026).
Menurut Watubun, DPRD tidak hanya bertugas membahas dan menetapkan kebijakan daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Maluku. Ia menekankan bahwa pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara optimal dan berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam berbagai kesempatan, Watubun menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif atau kegiatan seremonial. DPRD, kata dia, akan terus melakukan evaluasi dan memberikan koreksi terhadap program-program yang dinilai belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Ia juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Dengan pengawasan yang maksimal, diharapkan seluruh kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku.
Watubun menegaskan bahwa DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat tercapai apabila setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.
“Pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat,” tegas Watubun. (JM–AL).
