JURNALMALUKU – Keterbatasan konektivitas dan belum meratanya pelayanan dasar masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, MBD membutuhkan dukungan pemerintah pusat yang diiringi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay, saat menghadiri podcast Teras Negeri Media Tempo di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Tunay menegaskan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengawal aspirasi masyarakat serta memastikan prioritas pembangunan dibahas sesuai kebutuhan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai kewenangannya. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang terarah dan berkelanjutan.
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian ialah konektivitas antarpulau. Keterbatasan transportasi laut, darat, dan udara berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi. Tunay menyoroti perlunya pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan serta dermaga, khususnya di Pulau Luang, Pulau Wetang, dan Pulau Dai. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu diperjuangkan melalui koordinasi pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Dari sisi pendanaan, keterbatasan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu menyelaraskan prioritas, membahas kebutuhan anggaran, serta mengawal program pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjawab tantangan geografis yang tidak selalu dapat ditangani hanya dengan kemampuan fiskal daerah.
Di bidang kesehatan, Tunay menekankan bahwa peningkatan pelayanan tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung dan penyediaan peralatan medis. Ketersediaan dokter, bidan, perawat, hingga dokter spesialis juga harus menjadi perhatian agar masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, memperoleh pelayanan yang layak. Hal ini berkaitan dengan rencana peningkatan status RSUD Tiakur dari Tipe D menjadi Tipe C, yang membutuhkan kesiapan sarana, prasarana, peralatan medis, dan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit tersebut.
Menurut Tunay, agenda peningkatan kualitas layanan kesehatan perlu dikawal melalui perencanaan dan penganggaran yang terarah serta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. DPRD memiliki peran dalam pembahasan anggaran dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan kebutuhan teknis serta pelaksanaan program. Dengan pembagian peran dan komunikasi yang baik, peningkatan status RSUD Tiakur diharapkan diikuti kesiapan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat MBD.
Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, MBD memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor rumput laut dan perikanan, peternakan kambing, kerbau, dan sapi, serta pertanian bawang merah dan jeruk dinilai memiliki peluang untuk diperkuat. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pasar, dan kebijakan yang tepat. Sinergi DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan ekonomi dapat diarahkan pada pengembangan potensi lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Potensi pariwisata juga menjadi peluang yang perlu dikembangkan, antara lain Danau Tihu di Pulau Wetar, lokasi snorkeling dan diving di Welora, Kecamatan Dawelor, hamparan pantai berpasir panjang, serta Gunung Kerbau. Tunay mengajak investor dan pelaku usaha untuk melihat peluang investasi di MBD. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap investasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan harapan kehadiran dunia usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas keterlibatan masyarakat lokal.
Tunay turut berharap pembangunan Blok Masela dapat memberikan dampak nyata bagi MBD, terutama melalui pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat setempat. Ia menilai bahwa potensi pembangunan berskala besar perlu diikuti dengan peluang keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan di daerah. Dalam proses pemerintahan, ia juga mengakui adanya dinamika hubungan kelembagaan, tetapi menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah perlu diselesaikan melalui komunikasi dan dialog yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(JM-EA).