JURNALMALUKU-Kunjungi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Komisi III DPRD Provinsi Maluku memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa 7,5 yang melanda Bumi Buan – Lolat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta/Tethool menjelaskan, kehadiran komisi III DPRD Provinsi Maluku guna melakukan tugas pengawasan di daerah Tanimbar yang pertama soal bencana kemarin, yang sempat melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya juga menjawab hasil rapat kemarin bersama Komisi V DPR RI dan Pemkab Tanimbar di Ambon beberapa waktu lalu.
“Dari kedua Kabupaten, kami mengagendakan untuk ke KKT persoalannya, banyak infrastruktur yang yang terkena bencana, yaitu Kantor Bupati ada juga persekolahan dan puskesmas sehingga per hari ini pelayanan di lakukan di luar gedung dan hal itu menjadi perhatian khusus Kami komisi III DPRD Provinsi maluku.”ungkap Tethool kepada wartawan di Saumlaki, Senin (20/2/2023).
Tethool juga mengatakan, ada titipan-titipan yang di dorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun DPRD Provinsi Maluku khususnya komisi III, agar semua ini menjadi perhatian, ada beberapa infrastruktur yang di bangun oleh Balai Jalan maupun balai perumahan.
“Dari balai jalan kurang lebih ada 32 miliar yaitu ada pemeliharaan jalan dan pemantapan jalan serta ada kawasan permukiman yang diperbaiki,”kata Wakil Ketua Komisi.
Dirinya juga menerangkan, alokasi anggaran yang dikerjakan pada tahun 2022, hanya ada di jalan poros dan Larat sesuai dengan data dan dokumen yang di berikan yaitu ada beberapa rumah yang ada di Desa Latdalam dan ruas jalan poros yang perlu di perbaiki menjadi fokus dari Komisi III.
“Selain Kantor Bupati dan Sekolah kami juga berkunjung ke beberapa lokasi semisalnya Lapangan Mandriak yang menjadi lokus MTQ ke – 29 serta masjid utama di Saumlaki yang telah di rehab dengan baik, harapan dari Komisi III bahwa tempat MTQ itu harus diserahkan ke Kabupaten agar lebih fokus dalam rangka pemeliharaan,” terangnya.
Tethool bilang, semua infrastruktur yang kena bencana akan dibangun dan menjadi menjadi perhatian, dan soal anggaran kami juga DPRD Provinsi akan menyiasati anggaran tersebut.
“Dan akan kita dorong ke pemerintah pusat karena anggaran provinsi ini terbatas, Kabupaten juga terbatas maka semuanya kita berharap ke pemerintah pusat untuk bisa membangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. kita belum tahu dengan perencanaan sesuai kebutuhan anggaran itu mungkin diatas 10 sampai 20 miliar bisa kami berikan,”tutu Tethool.(JM.ES).
