JURNALMALUKU – Kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadi tuan rumah Kemah Bela Negara (KBN) kembali dipertanyakan. Hingga memasuki tahun 2026, belum ada kejelasan lanjutan terkait pelaksanaan KBN yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), tepatnya di Pulau Kisar.
Salah satu tokoh pemuda asal MBD, Yohanis Gisberth Kastera, secara tegas mempertanyakan kembali komitmen Pemprov Maluku yang disampaikan dalam audiensi tahun 2025 bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Le. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa KBN tetap akan dilaksanakan di Pulau Kisar meskipun mengalami penundaan.
Namun, memasuki tahun 2026, publik Maluku belum menerima informasi terbaru terkait progres maupun kepastian pelaksanaan kegiatan nasional tersebut.
- Ads -
“Kami hanya ingin kejelasan. Tahun lalu sudah disampaikan bahwa KBN tetap dilaksanakan di Pulau Kisar, tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan konkret dari Pemprov Maluku,” ujar Kastera.
Dalam audiensi yang berlangsung pada 2 Juni 2025, Sekda Maluku Sadli Le menegaskan bahwa KBN hanya mengalami penundaan dan tetap akan digelar di MBD. Pemerintah bahkan berkomitmen melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota untuk menyukseskan agenda tersebut.
Kegiatan Kemah Bela Negara sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mempererat persaudaraan pemuda, serta memperkuat peran strategis wilayah perbatasan seperti Pulau Kisar.
Namun demikian, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab berbagai tantangan yang sebelumnya menjadi alasan penundaan, seperti keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
- Ads -
Penundaan KBN 2025 seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi Pemprov Maluku untuk mempersiapkan diri lebih matang. Sayangnya, publik justru melihat minimnya transparansi terkait rencana strategis pemerintah.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun mencuat:
–Bagaimana kesiapan infrastruktur di Pulau Kisar saat ini?
–Apakah alokasi anggaran untuk KBN 2026 sudah disiapkan?
- Ads -
–Apa langkah konkret yang telah dilakukan sejak penundaan tahun lalu?
“Kami tidak ingin penundaan ini terulang lagi. Maluku harus siap, dan pemerintah harus terbuka kepada publik,” tegas Kastera.
KBN bukan sekadar kegiatan perkemahan nasional, tetapi juga peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini dinilai mampu menjadi ajang promosi pariwisata, budaya, serta produk lokal Maluku.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai strategi Pemprov Maluku dalam memanfaatkan momentum tersebut, termasuk:
–Peningkatan kapasitas UMKM lokal
–Promosi destinasi wisata di MBD
–Keterlibatan masyarakat dalam persiapan kegiatan
Padahal, jika dikelola dengan baik, KBN dapat menjadi pintu masuk investasi dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Kesiapan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Maluku dinilai perlu segera menyampaikan roadmap yang jelas dan terukur.
Selain itu, partisipasi masyarakat lokal, khususnya generasi muda MBD, harus menjadi bagian penting dalam proses persiapan agar kegiatan ini benar-benar memberikan dampak luas.
Hingga saat ini, publik Maluku masih menantikan kejelasan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Komitmen yang telah disampaikan pada 2025 kini diuji dengan realisasi nyata di lapangan.
Apakah Pemprov Maluku siap menjadi tuan rumah Kemah Bela Negara 2026?
Ataukah penundaan kembali akan terjadi?
Publik Maluku menunggu jawaban yang jelas, transparan, dan penuh tanggung jawab. (JM–AL).
