JURNALMALUKU – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, melakukan kunjungan langsung ke Pulau Metimiarang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dalam rangka melaksanakan Reses Masa Sidang I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Anos untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus fasilitas pendukung bagi personel TNI yang menjalankan tugas pengamanan di salah satu pulau terluar Indonesia.
Pulau Metimiarang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, keberadaan personel pengamanan di wilayah tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sekaligus kedaulatan negara.
Dalam kunjungan itu, Anos berdialog dengan masyarakat yang berdomisili di Pulau Metimiarang untuk mendengar langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Selain bertemu masyarakat, ia juga mengunjungi Satgas Pamputer XXX Tahun Anggaran 2026 di Pulau Metimiarang yang dipimpin Lettu Mar M. Yaskuri bersama 32 personel Pasukan Marinir.
Dari hasil kunjungannya, Anos menemukan sejumlah kondisi yang membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait fasilitas bagi personel Satgas Pamputer yang bertugas mengamankan wilayah terluar tersebut.
Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya Pos Penjagaan permanen bagi personel Satgas Pamputer.
Selama ini, karena tidak memiliki pos penjagaan, para personel terpaksa menumpang dan menggunakan rumah milik warga sebagai tempat tinggal sekaligus menunjang pelaksanaan tugas mereka.
Kondisi tersebut kini semakin mendesak karena pemilik rumah akan kembali menggunakan rumahnya sendiri. Akibatnya, personel Satgas Pamputer yang selama ini menempati rumah tersebut harus segera mencari tempat untuk berpindah.
Menurut Anos, kondisi tersebut membutuhkan solusi secepatnya. Pos penjagaan yang layak dan permanen dinilai sangat penting untuk mendukung kesiapan personel dalam menjalankan tugas pengamanan di wilayah perbatasan negara.
“Kita menempatkan prajurit di salah satu pulau terluar untuk menjaga wilayah negara, tetapi fasilitas dasar mereka masih sangat terbatas. Pos penjagaan permanen belum ada sehingga selama ini mereka harus menumpang di rumah masyarakat. Sekarang pemilik rumah akan menggunakan kembali rumahnya sehingga mereka harus pindah,” ujar Anos.
Selain persoalan pos penjagaan, Anos juga menyoroti terbatasnya fasilitas operasional Satgas Pamputer di Pulau Metimiarang.
Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah speedboat untuk mendukung kegiatan patroli dan mobilitas personel di wilayah perairan sekitar pulau tersebut.
Ketiadaan speedboat membuat personel memiliki keterbatasan dalam melakukan pergerakan melalui jalur laut, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat.
Hal ini menjadi perhatian karena wilayah Metimiarang merupakan kawasan pulau terluar yang membutuhkan kemampuan mobilitas laut memadai untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan, serta pengamanan wilayah perairan perbatasan.
Anos menilai keterbatasan tersebut dapat menjadi kendala apabila sewaktu-waktu terjadi ancaman keamanan maupun aktivitas pencurian hasil laut dan ikan di kawasan perbatasan.
“Selain Pos Penjagaan, mereka juga tidak memiliki speedboat untuk patroli. Bagaimana mereka bisa bergerak cepat kalau sewaktu-waktu ada ancaman atau pencurian hasil ikan di wilayah perbatasan? Metimiarang ini bukan sekadar sebuah pulau, tetapi bagian dari wilayah terdepan Negara Republik Indonesia yang harus dijaga secara serius,” tegasnya.
Anos menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel TNI yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab meskipun berada dalam keterbatasan fasilitas.
Menurutnya, perhatian negara terhadap personel pengamanan di wilayah terluar harus sejalan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Karena itu, dirinya akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan Pos Penjagaan Pamputer permanen serta pengadaan speedboat sebagai fasilitas operasional patroli di Pulau Metimiarang.
“Tidak boleh hanya meminta prajurit menjaga wilayah perbatasan, tetapi membiarkan mereka menjalankan tugas dengan keterbatasan. Mereka menjaga kedaulatan negara, sehingga fasilitas untuk menunjang tugas mereka juga harus menjadi perhatian,” kata Anos.
Kunjungan ke Pulau Metimiarang menjadi bagian penting dari pelaksanaan reses tersebut. Melalui kunjungan lapangan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan personel pengamanan di pulau terluar dapat dilihat secara langsung untuk selanjutnya diperjuangkan melalui jalur pemerintahan maupun lembaga terkait.
Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku itu menegaskan, menjaga Metimiarang bukan hanya berkaitan dengan pengamanan sebuah pulau, tetapi juga menyangkut perlindungan wilayah perbatasan, kekayaan laut, serta masyarakat yang hidup di kawasan terluar Indonesia.
“Menjaga Metimiarang berarti menjaga batas wilayah negara, menjaga kekayaan laut Indonesia, menjaga masyarakat yang hidup di pulau terluar, sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (JM–AL).