JURNALMALUKU – Penghargaan Terbaik I Nasional kategori Akses Pelayanan Pendidikan yang diraih Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) patut diapresiasi. Namun, penghargaan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach, S.P., saat di Wawancara Wartawan media ini, Jumat (25/9/2026).
Menurut Yan, penghargaan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan pelayanan pendidikan secara menyeluruh, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Penghargaan ini harusnya menjadi pemacu awal. Karena realita kondisi geografis, keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan guru, keterbatasan internet di sekolah-sekolah, rendahnya kesejahteraan guru di wilayah 3T, dan masih banyak masalah pendidikan yang perlu ditata atau dibenahi di Maluku,” ujar Yan.
Yan juga menyoroti adanya kesenjangan antara data administratif dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Maluku.
Menurutnya, indikator seperti angka partisipasi sekolah, pembangunan gedung maupun jumlah siswa yang tercatat secara administratif belum sepenuhnya menggambarkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.
“Yang diukur secara nasional, jumlah guru sudah mendekati angka ideal. Namun pada satu sisi masih banyak kekurangan guru di pelosok Maluku lantaran adanya penumpukan guru di perkotaan,” jelasnya.
Ia menilai persoalan distribusi tenaga pendidik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab, meskipun jumlah guru secara keseluruhan terlihat mencukupi, sejumlah sekolah di pulau-pulau terluar dan wilayah 3T masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Selain pemerataan guru, Yan turut menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah SMK di Maluku yang belum memiliki fasilitas praktik yang memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja maupun dunia industri.
“Masih banyak sekolah-sekolah kejuruan atau SMK di Maluku yang belum memiliki sarana praktik, sehingga belum bisa mengorbitkan lulusan-lulusan SMK yang siap pakai di dunia usaha dan dunia industri,” tegasnya.
Tidak hanya SMK, kondisi serupa juga menjadi perhatian pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurut Yan, masih terdapat SLB yang membutuhkan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
Yan selanjutnya mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) secara adil dan bijaksana.
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan guru di wilayah perkotaan sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan wilayah 3T masih kekurangan tenaga pengajar.
“Pemerintah Provinsi Maluku mesti membenahi segala sendi pendidikan di Provinsi Maluku, baik ketersebaran pembangunan fisik pendidikan maupun pemerataan guru,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menurut Yan, pemenuhan hak dan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
“Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku,” tandasnya.
Yan menegaskan, tantangan pendidikan di Maluku tidak semata-mata berkaitan dengan angka dan indikator administratif. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, memperoleh akses pendidikan yang layak, bermutu dan merata.
Dengan demikian, penghargaan yang diraih Provinsi Maluku diharapkan tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan pendidikan hingga ke seluruh pelosok daerah. (JM–AL).