JURNALMALUKU – DPRD Provinsi Maluku merespons aksi gabungan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang mempersoalkan proses perekrutan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Gas Abadi Blok Masela.
Aksi tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (5/10/2026). Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan keterlibatan masyarakat Maluku Barat Daya dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk pengembangan Blok Masela.
Mahasiswa mempersoalkan persyaratan perekrutan yang disebut hanya mencantumkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya tidak tercantum dalam persyaratan tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Faushan Rahawarin, memastikan DPRD Maluku akan menindaklanjutinya melalui rapat bersama dinas dan stakeholder terkait.
“Hari ini katong terima massa aksi dari mahasiswa Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu terkait dengan penerimaan tenaga kerja di Blok Masela yang tidak melibatkan keterwakilan atau masyarakat dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena di persyaratan itu hanya dicantumkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga menjadi reaksi dan polemik di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ujar Faushan saat diwawancarai media ini usai menerima massa aksi.
Menurutnya, DPRD Maluku akan segera melakukan rapat gabungan dengan melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku serta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku.
Faushan menjelaskan, persoalan tersebut akan dibahas melalui komisi-komisi DPRD yang memiliki keterkaitan dengan bidang ESDM dan ketenagakerjaan.
“Kami akan segera melakukan rapat gabungan dan melibatkan Dinas ESDM dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, di mana ESDM bermitra dengan Komisi II, sedangkan ketenagakerjaan ada di Komisi IV,” jelasnya.
Rapat tersebut, kata Faushan, akan menjadi ruang bagi DPRD Maluku untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan mekanisme serta persyaratan perekrutan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela.
“Nanti kami akan melakukan rapat gabungan untuk menyampaikan dan mempertanyakan terkait aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dari Kabupaten Maluku Barat Daya ini,” katanya.
Selain menghadirkan dinas terkait, DPRD Maluku juga akan memanggil stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan proses perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
Faushan menyebut, pihak Inpex, vendor, serta tim percepatan juga akan dihadirkan dalam rapat tersebut untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitas dan keterlibatan masing-masing.
“Kita akan tunggu arahan pimpinan DPRD, dalam hal ini Pak Ketua DPRD, untuk menentukan kapan selanjutnya memanggil dinas terkait dan seluruh stakeholder dalam rapat nantinya. Di situ juga ada vendor dari Inpex, tim percepatan juga harus kita panggil untuk kita rapat bersama,” ungkapnya.
Tidak hanya pemerintah dan stakeholder terkait, keterwakilan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya juga akan dihadirkan dalam rapat gabungan tersebut.
Kehadiran mahasiswa dinilai penting agar aspirasi yang telah disampaikan melalui aksi demonstrasi dapat disampaikan secara langsung dalam forum resmi DPRD Maluku bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
Dengan demikian, pembahasan nantinya tidak hanya berlangsung antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, tetapi juga memberikan ruang kepada mahasiswa MBD untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka soroti, khususnya terkait keterlibatan tenaga kerja lokal.
Faushan menegaskan, DPRD Maluku pada prinsipnya terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat di Maluku, termasuk aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Pada prinsipnya, secara kelembagaan kita akan terima semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Maluku, terlebih masyarakat Maluku Barat Daya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan rapat gabungan tersebut masih menunggu arahan pimpinan DPRD Maluku untuk menentukan waktu pelaksanaannya.
Setelah jadwal ditetapkan, DPRD Maluku akan memanggil dinas terkait, stakeholder, pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela, serta keterwakilan mahasiswa MBD untuk bersama-sama membahas persoalan perekrutan tenaga kerja lokal tersebut.
Langkah DPRD Maluku ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja pada pengembangan Gas Abadi Blok Masela sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Maluku Barat Daya mendapat ruang pembahasan secara resmi dan terbuka.
Dengan adanya rapat gabungan tersebut, persoalan yang disuarakan mahasiswa MBD diharapkan dapat memperoleh penjelasan dari seluruh pihak terkait serta menghasilkan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan dan kepentingan masyarakat Maluku. (JM–AL).