JURNALMALUKU – Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi IV dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Yan Zamora Noach, merespons aksi mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang mempersoalkan proses perekrutan tenaga kerja dalam pengembangan Gas Abadi Blok Masela.
Pernyataan tersebut disampaikan Yan Zamora Noach saat menerima massa aksi mahasiswa di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (5/10/2026).
Yan menegaskan, aspirasi mahasiswa terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis Blok Masela harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan perekrutan tenaga kerja tidak boleh hanya dilihat dari sisi investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya anak-anak muda di daerah penghasil.
“Beta tegaskan, sekelas perekrutan pekerja bangunan di Blok Masela saja sudah tidak diakomodir, apalagi sekelas perekrutan tenaga ahli. Ini yang menjadi masalah bagi masyarakat,” tegas Yan.
Ia menjelaskan, DPRD Maluku tidak dapat langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan aksi atau tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, diperlukan tahapan pembahasan bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang berkaitan dengan proses investasi maupun perekrutan tenaga kerja.
Yan mengatakan, DPRD akan mendorong adanya rapat gabungan dengan dinas terkait serta stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tenaga kerja Blok Masela.
“Perjuangan tidak mungkin tidak ada tahapannya. Tahapan yang harus kita lalui pertama adalah rapat gabungan yang harus kita lakukan bersama dan mengundang semua mitra atau yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja ini,” ujarnya.
Menurut Yan, rapat tersebut penting untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme perekrutan, persyaratan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, hingga alasan tenaga kerja lokal tidak dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
Ia mencontohkan kebutuhan operator alat berat yang sebelumnya dibuka dengan jumlah tertentu. Dari tenaga kerja yang didaftarkan, ternyata hanya sebagian yang memenuhi kualifikasi.
“Kebutuhan operator alat berat yang dibuka, kalau tidak salah ada 24 orang. Kami kirimkan 14 orang. Ternyata yang memenuhi kualifikasi hanya satu. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” jelasnya.
Bagi Yan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya diselesaikan dengan meminta perusahaan menerima pekerja dari daerah. Pemerintah dan DPRD juga harus memastikan peningkatan kualitas serta kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan proyek berskala besar.
“Kalau kualitas tenaga kerja kita belum memenuhi persyaratan yang diminta, itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kebutuhan tenaga teknis akhirnya diambil dari luar karena tenaga kerja lokal terkendala persyaratan,” katanya.
Karena itu, Yan mendorong agar informasi dari pemerintah daerah, dinas teknis, tim koordinasi, maupun pihak yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela menjadi referensi DPRD dalam menentukan langkah selanjutnya.
Ia menegaskan, DPRD Maluku akan menggunakan hasil pembahasan tersebut sebagai dasar untuk menentukan sikap politik lembaga terhadap persoalan perekrutan tenaga kerja di Maluku.
“Informasi dari pemerintah maupun tim koordinasi provinsi dan dinas terkait menjadi referensi kita bersama untuk mengambil keputusan DPRD, termasuk sikap politik DPRD terhadap penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja di Maluku,” ungkapnya.
Yan juga menyinggung pentingnya kebijakan daerah yang dapat menjadi payung dalam mengawal investasi sekaligus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat dari masuknya investasi.
Menurutnya, setiap investasi yang masuk ke Maluku harus memberikan manfaat bagi daerah dan membuka ruang yang adil bagi pemuda Maluku untuk memperoleh kesempatan kerja.
“Intinya, bagaimana investasi yang masuk ini bermanfaat bagi Maluku, tetapi juga bermanfaat bagi perekrutan tenaga kerja yang ada, secara khusus anak-anak muda kita,” tuturnya.
Ia berharap kebijakan yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dapat segera ditetapkan sehingga dapat menjadi dasar dalam mengamankan kepentingan tenaga kerja lokal pada berbagai investasi yang masuk ke Maluku.
Yan meminta mahasiswa dan masyarakat untuk bersabar mengikuti tahapan yang akan ditempuh DPRD Maluku. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi tidak berarti diabaikan, melainkan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
“Adik-adik kami minta untuk bersabar sedikit. Tahapan ini kita jalankan. Bukan berarti kami menghindar dari tuntutan adik-adik dan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Yan, perjuangan untuk memastikan keterlibatan tenaga kerja Maluku dalam investasi besar seperti Blok Masela membutuhkan strategi dan pembahasan yang matang. DPRD, pemerintah, dinas teknis, stakeholder, serta masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari solusi.
Ia menilai, persoalan tenaga kerja harus menjadi perhatian sejak awal agar masyarakat di daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke wilayah Maluku.
“Bagaimana strategi yang kita ambil supaya investasi ini bermanfaat bagi Maluku, tetapi juga bermanfaat bagi perekrutan tenaga kerja yang ada, khususnya anak-anak muda kita,” pungkasnya.
Yan menegaskan, DPRD Maluku akan terus mengawal persoalan tersebut sesuai kewenangan lembaga, termasuk memperjuangkan agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang layak dalam proses perekrutan tenaga kerja pada pengembangan Blok Masela. (JM–AL).