Ad imageAd image

Yan Zamora Noach Ajak Pemerintah dan Masyarakat Dukung Verifikasi Lapangan 14 Desa Persiapan di MBD

JM AL
JM AL

JURNALMALUKU – Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach, mengajak pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dari 14 desa persiapan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan verifikasi lapangan penataan desa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ajakan tersebut disampaikan Yan Zamora Noach saat memberikan keterangan kepada media ini, Senin (16/11/2026).

Ia berharap seluruh tahapan verifikasi lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 29 November 2026 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD maupun masyarakat di 14 desa persiapan.

Menurut Yan, pelaksanaan verifikasi lapangan merupakan tahapan penting dalam proses penataan desa, sehingga diperlukan kesiapan pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memastikan seluruh dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi.

“Harapan kita, semua proses ini dapat berjalan lancar. Dengan pertolongan Tuhan, seluruh dokumen yang dibutuhkan bisa dipersiapkan dengan baik untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam tahap klarifikasi dokumen usulan penataan desa di tingkat Pemerintah Pusat. Kita berharap seluruh proses ini nantinya bermuara pada penetapan desa definitif,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berdoa dan menjaga suasana yang kondusif agar tim verifikasi dari Pemerintah Pusat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Yan turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai serius dalam menindaklanjuti usulan penataan desa yang telah disampaikan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten MBD.

Menurutnya, perhatian dan keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku menjadi bagian penting dalam mengawal aspirasi masyarakat 14 desa persiapan agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 100.3.5.1/7089/BPD tertanggal 6 November 2026, pelaksanaan verifikasi lapangan penataan desa di Kabupaten Maluku Barat Daya dijadwalkan pada Kamis hingga Minggu, 26–29 November 2026.

Verifikasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Provinsi Maluku terkait verifikasi faktual oleh Tim Penataan Desa Tingkat Pusat terhadap usulan penataan 14 desa persiapan yang berasal dari 9 desa induk pada 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan untuk memeriksa kondisi faktual desa induk dan desa persiapan sebagaimana tertuang dalam dokumen usulan pembentukan desa.

Hasil verifikasi lapangan nantinya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam tahapan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa Tingkat Pusat.

Tim Penataan Desa Tingkat Pusat yang akan melaksanakan verifikasi terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pelaksanaan verifikasi juga akan tetap mengedepankan integritas, netralitas, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, seluruh pembiayaan kegiatan verifikasi lapangan dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Provinsi Maluku juga diminta berkoordinasi dengan Bupati Maluku Barat Daya guna mendukung kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan adanya jadwal verifikasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten MBD bersama pemerintah desa dan seluruh masyarakat dari 14 desa persiapan dapat mempersiapkan segala kebutuhan secara maksimal.

Harapan besar masyarakat adalah agar seluruh tahapan penataan desa dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga aspirasi pembentukan desa definitif di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat memperoleh kepastian melalui proses yang sedang berjalan. (JM– AL).

Sebarkan artikel ini
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan gunakan tombol share untuk membagi berita.