JURNALMALUKU – Gerakan Masyarakat Peduli Maluku Barat Daya (GEMA MBD) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Abadi Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli 2026.
Menurut GEMA MBD, dimulainya pembangunan proyek tersebut menjadi tonggak sejarah setelah melalui proses perencanaan selama puluhan tahun. Kehadiran Blok Masela diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Proyek Lapangan Abadi Blok Masela merupakan salah satu investasi sektor energi terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai sekitar US$20,94 miliar atau setara Rp339–352 triliun. Lapangan gas ini memiliki cadangan terukur sekitar 6,97 triliun kaki kubik (TCF) dan ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik gas per hari, serta 35 ribu barel kondensat per hari saat mulai beroperasi penuh pada 2029.
Selama masa operasional hingga tahun 2055, proyek tersebut diproyeksikan memberikan kontribusi penerimaan negara hingga Rp2.135,8 triliun.
Meski memberikan dukungan, GEMA MBD menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Organisasi itu meminta seluruh tahapan pembangunan dilakukan secara transparan, adil, serta mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat lokal sebagai pemilik tanah adat dan budaya di kawasan tersebut.
“Kami sadar betul betapa besarnya potensi Blok Masela bagi bangsa dan daerah. Proyek ini diprediksi akan menyerap hingga 12.611 tenaga kerja pada tahap pembangunan dan sekitar 850 tenaga kerja tetap pada tahap operasional. Namun angka-angka besar ini tidak boleh hanya dinikmati pihak luar. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Barat Daya,” ujar Ketua GEMA MBD dalam keterangannya.
Sebagai bentuk komitmen, GEMA MBD menyatakan siap mengawal seluruh proses pembangunan proyek, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional. Pengawalan tersebut difokuskan pada lima poin utama, yakni:
-Pemenuhan hak agraria dan penyelesaian ganti rugi tanah adat secara adil melalui musyawarah bersama masyarakat.
-Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan mendorong sedikitnya 50 persen tenaga kerja konstruksi berasal dari masyarakat setempat, disertai program pelatihan dan peningkatan keterampilan.
-Pemberian peluang seluas-luasnya bagi UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok barang dan jasa proyek.
-Perlindungan lingkungan laut dan daratan agar aktivitas proyek tidak mengganggu ekosistem yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan maupun petani.
-Pengawalan terhadap pemanfaatan pendapatan daerah agar dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya.
GEMA MBD menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Kami tidak menolak kemajuan, justru kami menginginkannya. Namun kemajuan itu tidak boleh datang dengan mengorbankan hak-hak dasar warga. Proyek ini harus menjadi bukti bahwa kekayaan alam daerah dapat dikelola secara bijak dan memberikan manfaat yang adil bagi generasi sekarang maupun anak cucu kita,” tegas GEMA MBD.
Di akhir pernyataannya, GEMA MBD mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pengelola proyek Inpex bersama mitra Pertamina dan Petronas, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun sinergi dalam mewujudkan keberhasilan Proyek Blok Masela.
Menurut GEMA MBD, momentum groundbreaking harus menjadi awal kemitraan yang sejati, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton atau pihak yang terdampak, tetapi juga menjadi mitra utama yang memperoleh manfaat dari pengelolaan kekayaan alam di daerahnya. (JM–AL).
