JURNALMALUKU – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya menjaga stabilitas inflasi melalui pertemuan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon dan tim penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (30/1/2026).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan bahwa penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan literasi dalam mengukur kemampuan daerah menjaga ketersediaan stok barang, daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.
“Setiap daerah, termasuk Kota Ambon, dituntut mampu mengidentifikasi faktor penyebab inflasi dan mengambil langkah konkret melalui koordinasi rutin, termasuk rapat pengendalian inflasi terpusat yang diikuti setiap pekan,” ujar Wattimena.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Kota Ambon pada periode sebelumnya sempat berada pada angka yang cukup tinggi. Kondisi tersebut terutama dipicu oleh komoditas dengan harga yang diatur pemerintah pusat (administrative price), seperti tiket pesawat, BBM, cukai rokok, dan beras.
Pada kondisi terkini, kontribusi inflasi terbesar masih berasal dari kelompok harga administrasi. Karena itu, diperlukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Perhubungan untuk pengendalian harga tiket pesawat serta Kementerian ESDM terkait kebijakan BBM.
Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh komoditas bergejolak (volatile food), seperti ikan, sayur-mayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Komoditas tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikendalikan melalui strategi yang tepat dan terukur.
Wattimena menekankan bahwa Roadmap pengendalian inflasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Ia mencontohkan kenaikan harga ikan yang hampir setiap tahun terjadi akibat faktor musim.
“Kondisi yang berulang seharusnya sudah bisa diantisipasi, misalnya dengan pembelian dan penyimpanan ikan saat stok melimpah, intervensi pasar, atau pembagian ikan kepada masyarakat pada waktu tertentu untuk menjaga stabilitas harga,” tegasnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan pelaporan data, tetapi harus disertai tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain langkah internal, kerja sama antar daerah juga dinilai penting, khususnya untuk komoditas seperti cabai rawit. Meski kerja sama telah terjalin, implementasinya dinilai belum optimal karena dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Kota Ambon.
“Diperlukan langkah konkret, seperti penetapan jumlah pasokan yang jelas dan mekanisme distribusi yang efektif agar harga dapat ditekan, terutama menjelang hari besar keagamaan,” katanya.
Pemkot Ambon juga mendorong inovasi daerah, seperti pemanfaatan lahan kosong melalui gerakan urban farming, guna menanam komoditas pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Secara keseluruhan, komitmen TPID Kota Ambon diarahkan pada pengendalian inflasi berbasis data, analisis yang matang, serta implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi lokal, diharapkan inflasi di Kota Ambon dapat dikendalikan secara efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (JM–AL).
