JURNALMALUKU – Dewan Pers hingga Rabu malam, 2 September 2026, belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Kepastian tersebut disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Dalam pertemuan itu, PWI memaparkan kesiapan organisasinya untuk menjadi pelaksana HPN 2027.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Dewan Pers masih akan mendengarkan pandangan seluruh konstituen sebelum menentukan sikap melalui rapat pleno.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan, pertemuan dengan PWI merupakan bagian dari proses untuk mendengarkan pandangan organisasi tersebut terkait pelaksanaan HPN 2027.
Menurut Abdul Manan, PWI dalam pertemuan tersebut masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan historis dengan HPN dan karenanya berhak menjadi penanggung jawab maupun penyelenggara. Meski demikian, PWI menyatakan pelaksanaan HPN dapat melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
Abdul Manan mengatakan, persoalan utama yang perlu dibahas adalah bagaimana HPN dapat benar-benar menjadi perayaan bersama seluruh komunitas pers, bukan hanya didominasi satu organisasi wartawan.
“Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan.”
Ia menilai, karena HPN merupakan agenda bersama komunitas pers, pihak yang lebih tepat menjadi penanggung jawab bukan hanya organisasi wartawan, melainkan lembaga yang memiliki otoritas lebih luas dalam bidang pers.
“Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP,” ujar Abdul Manan.
Abdul Manan memahami apabila PWI menginginkan pola pelaksanaan HPN seperti yang selama ini berjalan. Namun, menurutnya, terdapat aspirasi dari konstituen Dewan Pers lainnya yang menginginkan adanya perubahan.
Ia menyebut, selama ini rangkaian HPN lebih banyak diisi agenda salah satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sebagian konstituen Dewan Pers lainnya kurang terdorong untuk terlibat dalam peringatan HPN.
Menurut Abdul Manan, perubahan terhadap pola pelaksanaan HPN memang tidak mudah karena praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, persoalan tersebut dinilai perlu dibahas agar makna HPN sebagai momentum bersama insan pers tetap terjaga.
Ia juga menyinggung Keputusan Presiden (Keppres) mengenai HPN yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam memperingati HPN pada 9 Februari.
Menurutnya, Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak secara khusus memberikan mandat kepada organisasi tertentu untuk menjadi pelaksana HPN.
Karena itu, muncul pula gagasan di internal Dewan Pers agar Keppres HPN dikaji atau direvisi apabila tidak ditemukan titik temu mengenai mekanisme penyelenggaraan.
“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN,” kata Abdul Manan.
Ia menambahkan, revisi Keppres merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan apabila pembahasan bersama seluruh konstituen tidak menghasilkan kesepakatan.
Abdul Manan kembali menegaskan bahwa pertemuan dengan PWI pada Rabu siang bukanlah forum untuk mengambil keputusan final.
“Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pandangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini,” tambahnya.
Setelah mendengarkan pandangan seluruh konstituen, Dewan Pers selanjutnya akan mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Keputusan pleno tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Dewan Pers dalam menentukan sikap terkait HPN 2027, termasuk apabila terdapat pertanyaan atau dukungan dari pemerintah, organisasi, maupun perusahaan yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan HPN.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegas Abdul Manan.
Belum Ada Penetapan Lokasi dan Pelaksana
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum adanya keputusan resmi terkait lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Hal serupa disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Menurutnya, pertemuan dengan PWI baru sebatas pembahasan dan belum sampai pada tahap penetapan organisasi pelaksana.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi yang akan melaksanakan HPN 2027.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam.
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang, turut memberikan penjelasan mengenai perkembangan pembahasan HPN 2027.
Dalam komunikasinya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyampaikan bahwa Dewan Pers dan seluruh konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menentukan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.
“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.
Di tengah belum adanya keputusan Dewan Pers, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI di Jakarta, Rabu malam, 2 September 2026.
Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus menyampaikan usulan agar peringatan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh jajaran SMSI di tingkat pusat maupun daerah untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait penetapan HPN 2027.
“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers.”
SMSI menilai keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 tetap menjadi kewenangan Dewan Pers melalui mekanisme pembahasan bersama seluruh konstituen.
Ketika ditanyakan apakah usulan SMSI agar HPN 2027 diselenggarakan di Jakarta masih memungkinkan, mengingat Dewan Pers belum mengeluarkan keputusan resmi, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungannya.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa usulan lokasi HPN 2027 masih terbuka untuk dibahas sebelum Dewan Pers mengambil keputusan final.
Dengan demikian, hingga Rabu malam, 2 September 2026, belum ada keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
Dewan Pers selanjutnya akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas pelaksanaan HPN 2027. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk menentukan mekanisme, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan HPN 2027.
Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta telah mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan. (JM–AL).