JURNALMALUKU – Perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta kerap menuai sorotan karena dinilai sebagian pihak hanya menjadi agenda seremonial. Namun, pandangan tersebut dibantah Anggota DPRD Provinsi Maluku.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Suanthe Jhon Laipeny, menilai koordinasi dan diplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat justru penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Laipeny mengatakan, kunjungan kerja ke Jakarta tidak hanya membahas persoalan transportasi laut, tetapi juga kebutuhan kelistrikan masyarakat di wilayah 3T dan kawasan pegunungan.
Bukan saja soal deviasi kapal perintis, tetapi kelistrikan bagi warga di wilayah 3T dan pegunungan juga menjadi perhatian serius kami di legislatif bersama eksekutif,” ujar Laipeny, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat turut membuahkan alokasi anggaran sekitar Rp9 triliun dari PT PLN (Persero) untuk pengembangan sektor kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pegunungan, hingga pulau-pulau terpencil.
Laipeny berharap, kebijakan tersebut dapat mengakhiri ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sumber penerangan sederhana seperti lampu petromaks.
“Ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan lobi pemerintah daerah ke pusat memiliki hasil ketika diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan di wilayah pegunungan Manusela dan sejumlah kawasan pesisir sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada 18 Agustus 2026.
Laipeny menilai respons Pemerintah Provinsi Maluku terhadap aspirasi tersebut menunjukkan adanya upaya menghadirkan pelayanan negara hingga ke wilayah terpencil.
Ia juga meminta polemik mengenai efektivitas perjalanan dinas kepala daerah tidak hanya dilihat dari frekuensi kunjungan, tetapi juga dari hasil yang diperoleh serta dampaknya bagi masyarakat.
“Gubernur boleh berkantor di Ambon sebagai ibu kota provinsi, tetapi semangat kerjanya ada di wilayah pesisir 3T sebagai garda terdepan NKRI, serta di wilayah-wilayah pegunungan,” ujarnya.
Percepatan elektrifikasi di wilayah terpencil diharapkan tidak sekadar meningkatkan akses penerangan rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak terhadap pembangunan manusia.
Ketersediaan listrik dapat mendukung aktivitas usaha mikro, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk kelistrikan dan transportasi, dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih merata bagi masyarakat di beranda Maluku dan Maluku Utara. (JM–AL).