JURNALMALUKU – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menanggapi kritik Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Lukas Samangun, terhadap pernyataan Bupati MBD Benyamin Thomas Noach terkait Proyek Abadi Masela.
Sekretaris DPC GAMKI MBD, Yonas Amos, menegaskan bahwa pernyataan Bupati Noach tidak dapat dipahami sebagai upaya memprovokasi atau membangun konflik antardaerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan proyek strategis nasional yang hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait persoalan lahan.
Menurut Amos, kritik yang dilontarkan KNPI KKT justru mengabaikan substansi utama yang ingin disampaikan Bupati MBD, yakni pentingnya memastikan proyek yang telah dinantikan selama puluhan tahun itu tidak kembali tertunda akibat persoalan yang belum terselesaikan.
“Jangan salahkan orang yang sedang menawarkan solusi. Yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana persoalan yang masih ada dapat segera diselesaikan agar Proyek Abadi Masela tidak kembali tertahan. Sebab pada akhirnya yang akan dirugikan bukan satu daerah atau kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat Maluku yang selama ini menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut,” kata Amoss.
Ia mengatakan bahwa Bupati MBD tidak pernah meminta pemerintah pusat memindahkan lokasi pembangunan fasilitas darat (onshore) dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sebaliknya, menurut Amos, Bupati MBD secara tegas telah menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi pengembangan fasilitas darat Proyek Abadi Masela.
“Yang disampaikan Bupati MBD adalah sebuah alternatif pemikiran apabila hambatan yang ada tidak kunjung terselesaikan dan berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek. Itu bukan provokasi, bukan upaya merebut proyek, tetapi bentuk tanggung jawab seorang kepala daerah yang juga memiliki kepentingan terhadap keberhasilan Masela,” ujarnya.
Amos menegaskan bahwa seluruh elemen di Kabupaten Maluku Barat Daya, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, telah menerima dan menghormati keputusan Pemerintah Pusat yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi pengembangan fasilitas darat (onshore) Proyek Abadi Masela.
Karena itu, menurutnya, sangat tidak tepat apabila pernyataan Bupati MBD ditafsirkan sebagai upaya untuk mempersoalkan kembali keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.
“MBD sudah selesai dengan perdebatan soal lokasi onshore. Pemerintah daerah dan masyarakat MBD telah menerima keputusan tersebut sebagai kebijakan negara yang harus dihormati bersama. Karena itu, sangat tidak tepat apabila setiap pandangan yang lahir dari kepedulian terhadap keberlangsungan proyek kemudian ditafsirkan sebagai upaya menghidupkan kembali perdebatan yang sebenarnya sudah selesai,” tegasnya.
Yonas bahkan menegaskan bahwa apabila sejak awal MBD masih ingin memperjuangkan lokasi pembangunan onshore, maka langkah yang ditempuh tentu melalui jalur resmi pemerintahan di tingkat pusat, bukan melalui perdebatan di ruang publik.
“Kalau MBD hari ini masih ingin ribut soal lokasi pembangunan onshore, maka kami akan ribut di Jakarta melalui mekanisme pemerintahan yang tersedia, bukan ribut di media massa. Faktanya, MBD telah menerima keputusan yang ada dan memilih menghormatinya. Karena itu, fokus kami saat ini adalah memastikan keputusan tersebut dapat berjalan efektif dan tidak terganggu oleh hambatan-hambatan yang masih terjadi di lapangan,” tandasnya.
Ia menilai pernyataan Bupati Noach lahir dari kekhawatiran yang wajar mengingat persoalan lahan yang masih menjadi perhatian publik berpotensi memengaruhi kelancaran proyek yang selama ini menjadi harapan besar masyarakat Maluku.
Lebih lanjut, Amos menegaskan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki kepentingan yang sah dalam pengembangan Proyek Abadi Masela.
Selain karena nama Masela berasal dari Pulau Masela yang berada di wilayah Kabupaten MBD, daerah tersebut juga merupakan salah satu daerah penghasil serta daerah yang akan menerima dampak langsung dari aktivitas proyek.
“MBD bukan pihak luar dalam proyek ini. Kami memiliki hubungan historis dengan Masela dan juga merupakan daerah penghasil serta daerah terdampak. Oleh sebab itu, kami memiliki kepentingan yang sah untuk berbicara mengenai masa depan proyek ini, sebagaimana daerah-daerah lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan Blok Masela,” jelas Amos.
Menurutnya, dampak sosial, ekonomi, lingkungan, hingga peluang pembangunan yang lahir dari proyek tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat MBD. Oleh sebab itu, pandangan yang disampaikan Bupati Noach tidak dapat dipersepsikan sebagai bentuk ego kedaerahan atau upaya mengintervensi daerah lain.
“Ketika suatu daerah akan menerima dampak langsung dari proyek strategis nasional, maka daerah tersebut memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan. Apa yang disampaikan Bupati MBD lahir dari kepentingan yang sah sebagai daerah penghasil dan daerah terdampak,” katanya.
Amos juga mengajak KNPI KKT dan seluruh organisasi kepemudaan di Maluku untuk lebih fokus membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan proyek.Menurutnya, pemuda seharusnya berada di garis depan dalam mengedukasi masyarakat, membangun komunikasi yang sehat, serta mengadvokasi penyelesaian masalah yang muncul di lapangan.
“Kami menghormati KNPI KKT sebagai mitra pembangunan. Namun menurut kami, energi pemuda sebaiknya diarahkan untuk membantu penyelesaian persoalan yang ada. Jika memang masih terdapat masalah lahan yang berpotensi menghambat proyek, maka organisasi kepemudaan harus menjadi bagian dari solusi, membantu mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi penyelesaiannya” pintanya.
Ia menambahkan bahwa mengkritik pihak yang sedang menawarkan alternatif solusi tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang sedang terjadi. Jika memang ada masalah, kelompok pemuda harus paling depan membantu mencarikan jalan keluar. Pemuda seharusnya hadir sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, membantu meredam kesalahpahaman, serta mendorong lahirnya solusi yang konstruktif. Itulah peran yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Menurut Amos, Proyek Abadi Masela merupakan peluang besar yang tidak datang dua kali bagi Maluku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengedepankan semangat kolaborasi dibandingkan memperpanjang polemik yang tidak produktif.
Ia berharap berbagai persoalan yang masih muncul dapat segera diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang baik sehingga agenda pembangunan proyek dapat berjalan sesuai rencana dan manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat.(JM-EA).
