JURNALMALUKU – Menjelang pelaksanaan groundbreaking Proyek Abadi Masela yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026, persoalan pembebasan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebagai lokasi fasilitas darat (onshore) proyek tersebut masih menjadi perhatian publik.
Di tengah optimisme pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan terhadap dimulainya pembangunan fisik proyek strategis nasional itu, Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, mengingatkan agar persoalan lahan yang masih berlangsung tidak sampai menghambat realisasi proyek yang telah dinantikan selama puluhan tahun.
Menurut Noach, Proyek Abadi Masela merupakan proyek nasional yang memiliki dampak besar terhadap masa depan sektor energi Indonesia maupun pertumbuhan ekonomi Maluku. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan bahwa setiap hambatan yang muncul dapat segera diselesaikan demi menjaga kepastian investasi dan keberlanjutan proyek.
“Jangan biarkan Masela tertahan karena persoalan yang tidak kunjung selesai. Kita semua harus menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Proyek ini sudah terlalu lama ditunggu dan masyarakat berharap segera melihat manfaat nyatanya,” ujar Noach.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tetap menghormati keputusan pemerintah yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi pengembangan fasilitas darat Proyek Abadi Masela. Namun demikian, apabila persoalan lahan yang terjadi terus berlarut-larut dan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek, maka pemerintah perlu menyiapkan berbagai opsi yang dapat menjamin proyek tetap berjalan sesuai rencana.
Dalam konteks tersebut, Noach menyatakan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya siap apabila diminta menjadi bagian dari solusi demi menjaga keberlangsungan proyek.
“Kami menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung di Tanimbar. Tetapi apabila ke depan dibutuhkan alternatif untuk menjamin percepatan proyek dan memberikan kepastian kepada investor, maka Maluku Barat Daya siap menjadi jalan keluar sesuai mekanisme dan keputusan pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Noach, kesiapan MBD bukan tanpa alasan. Selain memiliki kedekatan geografis dengan wilayah operasi Blok Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya juga memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan proyek tersebut.
Ia menjelaskan bahwa nama “Masela” yang digunakan dalam proyek migas terbesar di kawasan timur Indonesia itu berasal dari Pulau Masela yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa MBD memiliki keterkaitan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Blok Abadi Masela.
“Nama Masela berasal dari salah satu pulau yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini merupakan fakta historis yang tidak bisa diabaikan dalam perjalanan panjang pengembangan proyek ini,” katanya.
Selain faktor historis, Noach juga menyoroti aspek geografis dan dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat MBD. Menurutnya, beberapa sumur dalam kawasan pengembangan Blok Masela memiliki keterkaitan dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Karena itu, MBD tidak bisa dipandang hanya sebagai daerah di sekitar proyek, melainkan sebagai salah satu wilayah yang turut memiliki hubungan langsung dengan keberadaan Blok Masela.
“Kami juga merupakan daerah yang akan menerima dampak dari aktivitas proyek ini, baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, MBD memiliki kepentingan yang sah untuk ikut mengambil peran dalam pengembangan Masela,” ujarnya.
Noach menilai bahwa yang paling penting saat ini bukanlah perdebatan mengenai lokasi, melainkan bagaimana seluruh pihak dapat memastikan proyek tersebut segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
Ia mengingatkan bahwa Proyek Abadi Masela memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Masela harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Jangan sampai momentum besar ini kembali tertunda karena persoalan yang berlarut-larut. Semua pihak harus mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat dan negara,” katanya.
Lebih lanjut, Noach berharap persoalan lahan yang masih terjadi dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif yang dapat menjamin kepastian investasi apabila hambatan di lapangan tidak kunjung menemukan titik temu.
“Kami tentu berharap persoalan yang ada dapat selesai dengan baik. Tetapi jika dibutuhkan solusi lain demi memastikan proyek ini tetap berjalan, Maluku Barat Daya siap memberikan dukungan penuh. Yang terpenting adalah jangan sampai Masela kembali tertahan,” tutup Noach. (JM-EA).
