JURNALMALUKU-Polemik yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini, ketidakharmonisan hubungan antara Pj. Walikota, Bodewin Wattimena dan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse, persolaan ini disoroti Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Maluku.
Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan MPW PP Maluku Dr. Anderson Palinussa menyampaikan keprihatinannya akan keadaan pengelolaan birokrasi Pemerintah Kota Ambon saat ini.
“Kalau terjadi perselisihan dalam pengelolaan birokrasi kota Ambon lalu diceritakan ke publik , ini akan mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres, ini kacau balau,” terang Palinussa di Ambon, Sabtu (28/5/2023).
Dirinya menyesalkan, sikap Pj. Walikota dan Sekot yang dianggap tidak fokus mengurus bermacam persoalan yang begitu banyak terjadi di Pemkot Ambon dan kota ini.
“Kami sangat berharap agar jangan lagi, berdebat di publik, menunjukan kekisruhan dalam pemerintahan kota Ambon, kalau ada masalah atur baik-baik, dibicarakan baik-baik sebagai atasan dan bawahan bukan dijadikan konsumsi publik,”kata Mantan Sekum KNPI Maluku ini.
Dirinya menambahkan, bila sudah jadi konsumsi publik maka rakyat akan menilai bahwa pengelolaan pemerintahan di kota ambon sedang bermasalah karena terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Pj. Walikota dan Sekretaris Kota.
“Pj. Walikota dan Sekot ini adalah lulusan STPDN, kalau kita bicara tentang Pamong maka kita bicara tata kelola organisasi, tata kelola komunikasi, karena itu jangan umbar tata kelola organisasi dan komunikasinya di publik karena akan mencoreng nama baik masing-masing. Padahal keduanya harus melihat kesejahteraan masyarakat. Itu wujud dari pencapaian Pj. Walikota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon,”tutur Palinussa.
Dirinya juga menegaskan, Pemuda Pancasila mengharapkan segala persoalan antara Pj Walikota dan Sekot segera diselesaikan tanpa diceritakan di publik.
Wakil Ketua MPW PP Maluku ini juga menyebut bahwa gelaran pemilukada Kota Ambon masih jauh sehingga saat ini mereka berdua harus fokus urus rakyat.
”Pilkada masih jauh, sekarang ini sebaiknya mereka berdua fokus urus kemaslahatan rakyat dan mengurus segala masalah yang membelenggu kota ambon termasuk status Disclaimer serta masalah temuan BPKP Maluku terhadap anggaran sebesar 9,5 Miliar di sekretariat pemkot,”tegasnya.
Palinussa juga melihat, pentingnya upaya rehabilitasi rumah dinas Sekretaris Daerah untuk menunjang kelancaran tugas.
“Dalam hubungannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk merehabilitasi rumah dinas pejabat misalnya Sekot maka saya kira harus dilaksanakan, kalau belum bisa direhabilitasi dengan alasan anggaran maka harus ada jalan lain yakni kontrak rumah untuk ditinggali oleh Sekot,”kata Palinussa.(JM.ES).