JURNALMALUKU – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Maluku Tengah agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Alhidayat Wajo saat Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, Rabu (3/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program strategis nasional di sektor pendidikan.
“Kami hadir di lapangan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II benar-benar sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Maluku,” tegas Alhidayat Wajo.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Maluku didampingi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Andreas Budi Wirawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Percepatan Sekolah Rakyat Provinsi Maluku, bersama Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Conny Y. Lelapary.
Rombongan meninjau secara langsung perkembangan pembangunan, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, serta berbagai aspek teknis lainnya guna memastikan proyek berjalan sesuai target, baik dari sisi mutu maupun waktu pelaksanaan.
Kepala BPBPK Maluku, Andreas Budi Wirawan, mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai standar teknis dan tepat waktu. Sekolah Rakyat ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol harapan baru bagi generasi muda Maluku untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan merata,” ujar Andreas.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan program ini dinilai membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif.
Melalui pengawasan langsung dari DPRD Provinsi Maluku serta dukungan pemerintah, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II diharapkan dapat segera rampung sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku. (JM–AL).
