JURNALMALUKU – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, membuka Entry Meeting Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kota Ambon, Selasa (19/5/2026), yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, Penjabat Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menyampaikan rasa syukur karena Kota Ambon terpilih sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi penilaian langsung oleh Komnas HAM RI. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Tahun 2026.
“Perlu kita ketahui bersama bahwa penilaian HAM pada pemerintah daerah merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2026. Di tahun ini, Pemerintah Kota Ambon sangat bersyukur karena dipilih menjadi salah satu daerah yang dinilai langsung oleh Komnas HAM RI,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Komnas HAM RI beserta tim, seraya menyebut kehadiran mereka menjadi pemacu semangat bagi Pemkot Ambon dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di daerah.
“Kehadiran Ibu Ketua dan tim merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus pemacu semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan tanggung jawab bersama dalam membumikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah di Kota Ambon,” kata Wali Kota.
Wali Kota menegaskan, proses penilaian ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dalam seluruh tahapan evaluasi serta memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan. Ia menilai, tujuan utama dari penilaian tersebut adalah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.
“Kami sangat memahami bahwa tugas pemerintah adalah memastikan hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta pelayanan publik yang berkualitas, termasuk perlindungan terhadap perempuan, anak, kaum disabilitas, dan kelompok rentan,” jelasnya.
Menurutnya, komitmen tersebut telah dituangkan dalam 17 Program Prioritas Pembangunan Kota Ambon. Ke depan, pembangunan Kota Ambon juga akan difokuskan pada visi besar “Ambon Manise, Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan”, yang seluruhnya bermuara pada pemenuhan hak asasi manusia.
Wali Kota juga menegaskan bahwa Entry Meeting Penilaian HAM bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang refleksi untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah.
“Bagi Pemerintah Kota Ambon, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah ruang refleksi sekaligus instrumen penguatan kapasitas,” ujarnya.
Ia berharap melalui proses ini, Pemkot Ambon dapat memperoleh masukan, rekomendasi, serta pendampingan dari Komnas HAM RI guna memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Saya berharap melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh banyak masukan, rekomendasi, serta pendampingan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi,” tambahnya.
Wali Kota juga menekankan bahwa penilaian oleh lembaga eksternal bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.
“Saya selalu mengatakan kepada jajaran Pemerintah Kota bahwa setiap penilaian dari lembaga eksternal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” tegasnya.
Usai kegiatan pembukaan, Wali Kota Ambon dan Ketua Komnas HAM RI saling bertukar cendera mata sebagai simbol kerja sama dan komitmen dalam penguatan pemenuhan HAM di Kota Ambon. (JM–AL).
