JURNALMALUKU – Politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku mulai menunjukkan dinamika. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyatakan kesiapannya apabila dipercaya dan mendapat penugasan resmi dari partai untuk maju dalam kontestasi Pilgub Maluku mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Benhur saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rabu (15/7/2026). Dalam kesempatan itu, sejumlah kader menyampaikan harapan agar dirinya menjadi salah satu figur yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur mendatang.

Menanggapi dukungan tersebut, Benhur menegaskan bahwa setiap kader partai memiliki kewajiban untuk menjalankan keputusan organisasi. Menurutnya, amanah yang diberikan partai merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kesiapan dan tanggung jawab.
“Kalau saya ditugaskan, saya harus siap. Tidak mungkin saya mengatakan tidak siap ketika partai memberikan amanah,” ujar Benhur.
Ketua DPRD Provinsi Maluku itu menilai PDI Perjuangan perlu mulai memperkuat kader-kader internal dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Ia berpandangan bahwa partai sudah saatnya memberikan ruang yang lebih besar kepada kader sendiri untuk tampil sebagai calon pemimpin daerah.
Menurut Benhur, selama ini PDI Perjuangan telah beberapa kali memberikan dukungan kepada figur di luar kader partai. Karena itu, ia berharap partai dapat lebih fokus menyiapkan kader yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.
“Partai ini sudah cukup banyak memberikan rekomendasi kepada orang lain. Sekarang saatnya kita mempersiapkan kader sendiri,” katanya.
Meski mendapat dorongan dari kader di Kabupaten Seram Bagian Timur, Benhur menegaskan bahwa keputusan mengenai calon yang akan diusung tetap mengikuti mekanisme dan keputusan resmi yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan.
Ia juga menekankan bahwa politik tidak semata-mata berbicara mengenai jabatan atau kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang dimaksud harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” tegasnya.
Selain menyinggung dinamika Pilgub Maluku, Benhur turut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di berbagai daerah di Maluku yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia memastikan akan terus memperjuangkan program pembangunan tersebut melalui fungsi politik dan kelembagaan yang diembannya. Meski menyadari berbagai rencana pembiayaan belum seluruhnya dapat direalisasikan, Benhur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
“Saya tidak mau berjanji, tetapi saya akan memperjuangkan agar kebutuhan pembangunan jalan ini bisa diwujudkan,” tutupnya. (JM–AL).

