JURNALMALUKU – Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Maluku tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang mewajibkan setiap investasi mengakomodasi sekurang-kurangnya 70 persen pekerja lokal. Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku sekaligus memastikan kehadiran investasi memberikan manfaat bagi tenaga kerja daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Santy Tethol mengatakan perlindungan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian di tengah masuknya berbagai investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Maluku. Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di daerah.
“Anak-anak daerah tidak boleh menjadi penonton di rumahnya sendiri. Mereka harus memiliki porsi dan posisi yang jelas dalam ketersediaan lapangan kerja tersebut,” ujar Santy kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Maluku di kawasan Karang Panjang, Ambon, Rabu 14 Oktober 2026.
Ia mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja lokal pada sejumlah proyek nasional masih perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan, penyerapan pekerja lokal pada proyek Petrosea baru berada di kisaran 11 persen.
Menurutnya, penerapan kuota tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan lainnya perlu dioptimalkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.
“Selain peningkatan keterampilan, DPRD Maluku juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Anggaran yang memadai dibutuhkan agar program pelatihan dapat berjalan optimal dan menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri,” ucapnya.
Ditambahkan, penyiapan tenaga kerja lokal perlu diawali dengan pendataan dan pemetaan kebutuhan industri secara akurat. Langkah ini diperlukan agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta mendukung penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal di Maluku. (JM–AL).