JURNALMALUKU-Ketua Fraksi Partai Gerindra Provinsi Maluku Andi Munaswir menyoroti nasib para Guru honorer di beberapa Kabupaten Kota, yang menerima gaji di bawah standar.
Munaswir menyampaikan, bahwa ada temuan di beberapa Kabupaten Kota, terkait pembayaran gaji guru honorer. Kabupaten Kota diantaranya, SMK 2 Maluku tenggara, SLB Maluku tenggara, dan SMK 3 Kabupaten Buru selatan.
“Temuan tersebut merupakan upah honorer yang jauh dibawah standar banyaknya jumlah siswa yang hampir 400, dengan dana Bos 800 juta, kemudian guru honorernya tidak lebih dari sepuluh orang, atau dibawah sepuluh, tetapi pembayarannya hanya berkisar satu jutaan,”terang Munaswir di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (6/7/2022).
Munaswir menambahkan, hal itu sungguh dibawah harapan, kerena kesepakatan kita dengan pemerintah, bahwa untuk upah guru kontrak tahun 2022 itu, sebesar dua juta rupiah, dan untuk upah guru honorer kita juga mengharapkan memiliki nilai yang sama. Tetapi dalam kenyataannya yang kita lihat masih jauh di bawah standar.
“Hampir di setiap sekolah yang kita temui, kita sangat kecewa dengan pola pembayaran seperti itu. Kemudian sudah meminta kepada pihak sekolah untuk memperbaikinya. Kita tahu bahwa sudah ada juknis dari kementerian bahwa pembayaran untuk guru honorer itu bisa digunakan dengan dana Bos. Maksimal 50 persen, tetapi dalam kenyataannya yang di pakai untuk pola pembayaran hanyalah 20 persen,”ujarnya.
Munaswir mengatakan, bahwa kita pernah membahas dengan mitra Dinas Pendidikan, dan mereka berjanji untuk menghimbau kepada seluruh cabang pendidikan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Bila terdapat pimpinan-pimpinan sekolah yang tidak mengindahkan himbauan dari komisi IV, maka kita akan melakukan evaluasi dengan dinas pendidikan, terkait pimpinan-pimpinan yang tidak memperhatikan kesejahteraan bawahannya.
“Ada tiga sumber pendapatan sekolah untuk pembayaran honorer yaitu Komite, Bos Daerah (Bosda), dan Bos nas. Bos nas untuk Maluku tenggara itu lebih dari dua juta. Maluku tenggara tertinggi setelah kepulauan Aru. Sedangkan di SLB hampir lima juta atau 4,9 juta, per-siswa, per-tahun. Belum lagi di tambah dari Bosda, di tambah lagi dari Pemerintah Provinsi Maluku dengan plus 150 per-siswa, per-tahun, di tambah lagi dengan uang komite,”tutur Munaswir.
Kita hanya, kata Munaswir, kunjungi sekolah-sekolah yang belum kita kunjungi dan apabila sekolah-sekolah yang kita kunjungi bila ada perubahan syukur puji Tuhan, Alhamdulillah! Tetapi yang belum ada perubahan maka kita akan meminta Dinas evaluasi pimpinan-pimpinan sekolah terkait.(JM.AL).