JURNALMALUKU – Pernyataan kontroversial kembali disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam kegiatan Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Hotel Pasifik pada Senin (06/04/2026).
Dalam penyampaiannya, Vanath secara terbuka mengakui bahwa kepemimpinan dirinya bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia menyoroti sejumlah janji kampanye yang hingga kini belum terealisasi, sehingga memunculkan kekecewaan di tengah publik.
Bahkan, dalam pernyataan yang cukup mengejutkan, Vanath menyebut bahwa dirinya bersama gubernur telah “menipu rakyat” melalui janji-janji politik yang belum terwujud.
- Ads -
“Kami harus jujur kepada masyarakat, bahwa kami telah menipu rakyat Maluku karena janji kampanye belum bisa kami wujudkan,” ujarnya di hadapan peserta acara.
Meski demikian, Vanath menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik terkait kondisi riil pemerintahan Provinsi Maluku saat ini. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor utama yang menghambat realisasi berbagai program prioritas.
“Ini bukan karena kami tidak bekerja, tapi karena kondisi anggaran membuat kami tidak bisa menjalankan semua yang telah kami janjikan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut pun memicu beragam respons dari masyarakat dan pengamat politik. Sebagian menilai pengakuan itu sebagai langkah berani dan bentuk transparansi, sementara lainnya menganggap hal tersebut berpotensi memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- Ads -
Secara lebih luas, pengakuan terbuka dari Wakil Gubernur ini mencerminkan dinamika kompleks dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait kesenjangan antara janji politik dan realisasi kebijakan. Transparansi yang disampaikan dapat menjadi titik awal evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi pengingat penting bagi para pemimpin publik untuk lebih realistis dalam merumuskan janji kampanye, serta memastikan perencanaan anggaran yang matang guna menjaga kepercayaan masyarakat. (JM–AL).
