JURNALMALUKU – Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD), Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), bersama para Ketua Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), mendesak Pemerintah Provinsi Maluku memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Disnakertrans Provinsi Maluku, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal kesiapan masyarakat MBD menghadapi pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Mahasiswa menilai, pengembangan Blok Masela tidak boleh hanya memberikan keuntungan dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu membuka kesempatan yang nyata bagi masyarakat daerah, terutama dalam bidang ketenagakerjaan.
GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban menegaskan masyarakat MBD harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
Menurut mereka, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika proyek berskala besar berlangsung di wilayahnya sendiri.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan tenaga kerja MBD mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi dan mengisi posisi pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki.
Mahasiswa juga meminta agar prioritas tenaga kerja lokal tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan mekanisme yang jelas.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dr. Muhammad Rizal Latuconsina, ST., M.Si, mengapresiasi langkah mahasiswa MBD yang secara aktif mengawal persoalan tenaga kerja lokal.
Menurut Rizal, keterlibatan mahasiswa penting karena pengembangan Blok Masela tidak hanya berbicara mengenai investasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia daerah.
Ia menjelaskan, pengembangan Blok Masela akan berlangsung dalam beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahap konstruksi yang diproyeksikan berlangsung selama satu hingga tiga tahun.
Berdasarkan penjelasan Rizal dalam audiensi, sesuai informasi AMDAL INPEX, sekitar 12.000 tenaga kerja diproyeksikan terlibat langsung pada tahap konstruksi.
Setelah memasuki tahap produksi, jumlah tenaga kerja langsung diperkirakan menurun menjadi sekitar 800 orang.
Namun, dampak ekonomi proyek tersebut dinilai jauh lebih luas karena akan menciptakan aktivitas ekonomi pendukung dan peluang kerja tidak langsung bagi masyarakat.
Rizal menyampaikan bahwa pekerjaan awal pengembangan onshore Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten MBD, telah mulai dilakukan oleh konsorsium PENG.
Konsorsium tersebut terdiri dari Petrosea, Enviromate Technology dan Wijaya Karya.
Sejumlah pekerjaan awal antara lain pengelasan, pembangunan pagar dan pengalihan jalan pada kawasan sekitar 663 hektare.
Pada tahap awal, sebanyak 12 tenaga kerja telah direkrut dan seluruhnya merupakan anak-anak Desa Lermatang.
Dalam waktu dekat, diproyeksikan terdapat tambahan sekitar 24 tenaga kerja untuk pekerjaan pengelasan pagar dan operator alat berat.
Persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah ketersediaan tenaga kerja lokal yang telah memiliki sertifikasi operator alat berat.
Rizal menyebut pihak perusahaan telah mencari tenaga kerja di MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), namun masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja lokal yang memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Pemerintah provinsi berupaya agar kebutuhan tenaga kerja terlebih dahulu dapat dipenuhi dari MBD dan KKT melalui mekanisme yang berlaku, termasuk Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) apabila diperlukan.
Untuk memperkuat keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, Disnakertrans Provinsi Maluku mendorong penerapan sistem zonasi.
Zona A akan memprioritaskan tenaga kerja dari MBD dan KKT.
Apabila kebutuhan belum terpenuhi, pencarian tenaga kerja akan diperluas ke Zona B, yakni kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku.
Jika kebutuhan masih belum terpenuhi, pencarian selanjutnya dapat diperluas ke Zona C, yakni tenaga kerja dari luar Provinsi Maluku.
Rizal menegaskan, MBD dan KKT menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam konsep tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam AMDAL INPEX mengenai keterlibatan sumber daya manusia lokal.
Mahasiswa dan pemerintah sepakat bahwa peningkatan kompetensi menjadi salah satu kunci agar masyarakat lokal mampu bersaing dalam proyek Blok Masela.
Pelatihan yang didorong meliputi pengelasan, kelistrikan, mekanik, operator alat berat, konstruksi, hospitality, logistik dan berbagai kompetensi teknis lainnya.
Selain keterampilan teknis, sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga dinilai penting karena industri migas memiliki standar keselamatan dan kompetensi yang tinggi.
Rizal menegaskan bahwa ijazah pendidikan formal saja belum cukup.
Pencari kerja harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Rizal mengungkapkan, pemerintah telah merancang program pelatihan operator alat berat bagi pemuda MBD dan KKT.
Namun, biaya pelatihan menjadi salah satu kendala. Biaya pelatihan disebut dapat mencapai sekitar Rp185 juta per orang.
Dengan target 20 peserta, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp3,7 miliar.
Program tersebut masih diupayakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah berharap pelatihan operator alat berat dapat dilaksanakan pada 2027.
Rizal juga mengapresiasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten MBD yang telah mengirimkan anak-anak muda daerah mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon.
Menurutnya, peluang pelatihan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan SDM MBD.
BPVP Ambon juga memiliki program pelatihan pada September hingga Desember 2026 dengan target sekitar 3.500 peserta.
Karena itu, pemerintah daerah MBD diharapkan segera melakukan pemetaan calon tenaga kerja yang memiliki potensi untuk mengikuti berbagai pelatihan.
Dalam audiensi tersebut, Rizal juga meminta mahasiswa membantu pemerintah menyiapkan database pencari kerja asal MBD.
Database tersebut diharapkan memuat informasi mengenai pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, sertifikasi dan bidang kompetensi masing-masing pencari kerja.
Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan pelatihan sekaligus mengetahui potensi tenaga kerja lokal yang siap ditempatkan sesuai kebutuhan industri.
Mahasiswa juga meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja dalam pengembangan Blok Masela dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, kualifikasi, proses pendaftaran, tahapan seleksi hingga jumlah tenaga kerja yang diterima diharapkan dapat disampaikan secara transparan.
Menurut mahasiswa, mekanisme tersebut penting untuk mencegah potensi diskriminasi, nepotisme maupun praktik ketidakadilan dalam perekrutan.
Rizal menegaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan untuk merekrut langsung tenaga kerja di Blok Masela.
Peran pemerintah provinsi berada pada fungsi regulator, fasilitator dan koordinasi ketenagakerjaan.
Karena itu, pencari kerja di MBD diminta memastikan dirinya terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan memiliki AK-1 atau kartu pencari kerja.
Data dalam AK-1 dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan terhadap identitas, pendidikan, keterampilan, sertifikasi dan pengalaman pencari kerja.
GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten MBD menegaskan akan terus mengawal perkembangan pengembangan Blok Masela, khususnya menyangkut keterlibatan tenaga kerja lokal.
Mereka berharap audiensi tersebut menjadi awal dari koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD, masyarakat, mahasiswa, perusahaan, vendor dan kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.
Mahasiswa berharap koordinasi antara Disnakertrans Provinsi Maluku dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten MBD dapat dilakukan secara masif, sehingga persiapan SDM lokal dapat dilakukan jauh sebelum kebutuhan tenaga kerja meningkat.
Bagi mereka, Blok Masela harus menjadi momentum peningkatan kesejahteraan masyarakat MBD.
Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan sejak dini, diberikan kesempatan yang proporsional berdasarkan kompetensi dan dilibatkan secara nyata dalam pembangunan di daerahnya sendiri. (JM–AL).